You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
TP PKK Jakut Gelar Pemantapan Pendataan Keluarga Satu Pintu
photo Suparni - Beritajakarta.id

TP PKK Jakut Lakukan Pemantapan Pendataan Keluarga Satu Pintu

Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar pemantapan Pendataan Keluarga Satu Pintu (PKSP). Kegiatan ini diikuti sekretaris TP PKK tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan se-Jakarta Utara.

Potensi adanya kendala perlu diantisipasi 

Ketua TP PKK Jakarta Utara, Yenny Nursanti Ali mengatakan, kegiatan ini digelar sesuai Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021.

"Kali ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya karena tahun ini keterlibatan warga cukup dominan dalam melakukan pendataan secara mandiri melalui aplikasi Carik Jakarta. Sehingga, potensi adanya kendala perlu diantisipasi melalui pemantapan PKSP ini," ujarnya, di lokasi acara, Ruang Pola Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Senin (6/12).

2.030 Kader Dasa Wisma Jakarta Utara Dibantu Pembayaran Premi BPJS Ketenagakerjaan

Sementara itu, Asisten Administrasi Kesejahteraan Rakyat Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman berharap pendataan keluarga di Jakarta Utara bisa berjalan lancar, lebih teliti dan akurat karena akan menjadi dasar sejumlah kebijakan. 

"Kami menyambut baik sekali adanya penguatan pendataan ini. Kami ingin kader Dasa Wisma bisa ikut membantu memberikan pendampingan dalam pendataan ini," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11046 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1333 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1257 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1251 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye973 personBudhi Firmansyah Surapati